Author Archive Dinamika Mitra Global

Layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) berpotensi mendongkrak ekonomi nasional. Selain memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran, penetrasi fintech juga mampu meningkatkan produk domestik bruto (PDB). Sektor yang mulai berkembang sejak 2017 ini juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, terdapat 66 perusahaan fintech yang telah terdaftar hingga 2018. Jumlah itu meningkat dibanding tahun lalu sebanyak 28 perusahaan. Meski belum lama muncul, Indonesia for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat sektor ini mampu menyumbang Rp 25,97 triliun terhadap PDB dalam dua tahun terakhir.

Sektor fintech yang paling banyak berkontribusi terhadap PDB adalah jasa lembaga keuangan, dengan jumlah mencapai Rp 4,7 triliun. Selanjutnya, sektor perdagangan, asuransi, keuangan perbankan, dan jasa perusahaan. Tidak hanya itu, berkembangnya fintech juga berhasil menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 350 ribu orang di sejumlah sektor.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso melihat maraknya perusahaan Fintech bisa mendorong kompetisi dan persaingan sehat di industri jasa keuangan. Salah satunya dalam hal pelayanan kepada seluruh masyarakat.

“Peningkatan kompetisi ini dapat mendorong industri jasa keuangan untuk terus berinovasi dalam menghasilkan pelayanan dan produk yang lebih baik. Sedangkan, regulator juga dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan untuk mampu meregulasi dan mengawasi secara efektif untuk menjaga sistem keuangan yang stabil,” kata Wimboh dalam keterangannya seperti dikutip Kamis (10/5/2018).

OJK secara aktif terus mendorong pengembangan Fintech di Indonesia sebagai bagian komitmen OJK untuk terus mendukung pengembangan inovasi pada sektor jasa keuangan dengan mengedepankan transparansi, perlindungan konsumen dan pengawasan berdasarkan market conduct dalam menjalankan proses bisnisnya.

“Manfaat Fintech yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu kemudahan transaksi keuangan melalui digitalisasi, meminimalkan biaya, serta dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan masyarakat. Hal ini juga secara tidak langsung dapat menjawab tantangan yang sedang dihadapi negara kita yaitu kesenjangan ekonomi dan inklusi keuangan yang masih rendah,” kata Wimboh menambahkan.

Menurut Wimboh, potensi Indonesia untuk mengembangkan Fintech sangat besar mengingat jumlah penduduk yang sangat besar serta jumlah pengguna internet yang mencapai 132,7 juta, serta 50 juta masyarakat yang menjadi pengusaha UMKM dan belum mempunyai akses keuangan.

Pada tahun 2016, OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, diharapkan POJK ini dapat mendorong peran industri jasa keuangan untuk dapat menyediakan akses yang cepat dan mudah terkait pendanaan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman.

Terkait keamanan informasi yang dikelola oleh perusahaan fintech, Sistem Manajemen keamanan Informasi yang berdasarkan SNI ISO/IEC 27001:2013 sangatlah tepat untuk diterapkan. Keamanan data peminjam, integritas data yang dikelola serta ketersediaan informasi setiap saat merupakan hal yang penting dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi ini. Adapun penerapannya, konsultan kami dapat membantu dengan cara yang praktis dan efektif.

Apabila suatu perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan SNI ISO/IEC 27001:2013 sebagai Standar Manajemen Keamanan Informasi, banyak sekali keuntungan yang diperolehnya, terlebih jika perusahaan sudah mendapat sertifikasi ISO 27001, keuntungannya antara lain :

1. Membantu pemenuhan kesesuaian terhadap kebutuhan standar keamanan informasi yang sudah teruji (best practice dalam pengamanan informasi)
2. Memberi citra positif dalam hal nilai perusahaan, persepsi dan kepercayaan kepada nasabah, kustomer atau pelanggan
3. Memiliki kontrol terkait keamanan informasi terhadap lingkungan proses bisnisnya yang mungkin menimbulkan risiko atau gangguan.
4. Membantu organisasi dalam menjalankan perbaikan yang berkesinambungan di dalam pengelolaan keamanan informasi.
5. Membuat pelaksanaan setiap proses menjadi lebih sistematis dan merubah budaya kerja
6. Meminimalkan resiko melalui proses risk assessment yang professional, terstandarisasi dan komprehensif dalam kerangka manajemen resiko
7. Meningkatkan efektivitas dan keandalan pengamanan informasi
8. Diferensiasi pasar
9. Patuh terhadap hukum dan undang-undang seperti UU ITE, dll
10. Meningkatkan profit perusahaan
11. Menunjukkan tata kelola yang baik dalam penanganan informasi
12. Adanya mekanisme untuk mengukur berhasil atau tidaknya kontrol pengamanan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertekad menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Harapannya, lembaga ini bisa menjadi organisasi yang lebih modern lagi. Untuk menerapkan sistem ini, MUI dibantu Tim ISO dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah menerapkannya lebih dulu.

“Hari ini kita akan menyaksikan peluncuran sistem manajemen berbasis ISO 9001:2015. BAZNAS terkait dengan peluncuran ini, karena memang BAZNAS ikut mensponsori penerapan siatem ISO ini di MUI,” ujar Ketua BAZNAS Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA, saat menyampaikan sambutan dalam peluncuran penerapan sistem tersebut di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Dia berharap, langkah baik MUI tersebut bisa menular kepada ormas-ormas Islam lainnya seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. “Kami berharap bahwa langkah yang dilakukan MUI ini juga menular ke ormas-ormas lainnya,” ucapnya.

Menurut dia, keinginan MUI untuk menerapkan ISO 9001:2015 merupakan langkah yang baik. Pihaknya berharap dengan cara seperti ini terjadi modernisasi manajemen organisasi Islam di Indonesia. “Dan saya yakin kalau itu kita lakukan, maka akan maju dan lebih mudah kita mengambil langkah-langkah bersama di lingkungan ormas Islam,” katanya.

“Atas nama BAZNAS, kami mengucapkan selamat untuk MUI yang telah berhasil menuju langkah-langkah sehingga tidak terlalu lama lagi akan memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 yang saya tahu itu jauh lebih sulit mendapatkannya dari pada versi yang lama,” ujarnya.

Ketua Umum MUI Prof KH Ma’ruf Amin menyampaikan terima kasih kepada BAZNAS yang telah mendukung peluncuran penerapan siatem ISO 9001:2015. “Apa yang kami lakukan ini merupakan bagian dari keinginan MUI untuk selalu memperbaiki kinerja dari waktu ke waktu. MUI ini memang merupakan representasi dari ormas Islam Indonesia. Lebih dari 60 ormas Islam Indonesia,” katanya.

Amin menuturkan, di MUI ada 12 komisi dan 11 lembaga. Di antara lembaga itu udah ada ada yang mendapatkan ISO yaitu di LPPOM MUI. “Kita ingin agar didukung sistem administrasi yang cukup baik yang memperoleh pengakuan oleh nasional maupun internasional yang salah satunya melalui ISO 9001:2015,” ucapnya.

Ketua Tim ISO MUI, Rofiqul Umam Ahmad, menambahkan, setelah ISO MUI diluncurkan maka mulai saat ini jika MUI melakukan sesuatu harus mengacu kepada standard operating procedure (SOP) yang tertulis. Menurut dia, MUI menargetkan pada Desember nanti sudah mendapatkan sertifikasi ISO dari lembaga ISO internasional.

“Jadi ini baru tahap awal supaya kita jadi organisasi yang modern. Jadi ada dokumennya. Semua surat masuk keluar ada SOP-nya. Dan kegiatan serta pengaturan rapat juga ada SOP-nya,” katanya.

Sumber : baznas.go.id

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (Milad) ke-17, 17 Januari 2018, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mendapat kado istimewa. Lembaga pemerintah nonstruktural ini berhasil mempertahankan prestasi, sehingga kembali memperoleh sertifikat ISO 9001:2015, sebuah sistem manajemen berstandar internasional.

“Semoga dengan meraih sertifikat ISO ini, operasional BAZNAS semakin tertib, tertata, jelas alur proses, tugas dan tanggung jawab amil. Sehingga BAZNAS makin baik pula dalam melayani mustahik, muzaki dan masyarakat pada umumnya,” ujar Wakil Ketua BAZNAS Dr. Zainulbahar Noor, SE, M,Ec, di sela-sela peringatan Milad ke-17 BAZNAS, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jl. MH, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).

Hadir dalam acara ini, Dirjen Bimas Islam Kemenag yang juga Anggota BAZNAS Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, mantan Ketua Umum BAZNAS Drs. H. Achmad Subianto, MBA dan Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc, para Anggota BAZNAS, Deputi BAZNAS M. Arifin Purwakananta, Sekretaris BAZNAS Drs. H. Jaja Jaelani, MM, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag HM. Fuad Nasar, jajaran direksi dan manajemen serta para amil-amilat BAZNAS.

“Dengan ISO 9001:2015, BAZNAS akan semakin memantapkan kinerja dan profesionalisme pengelolaan zakat,” ujar Zainul. Menurut dia, tak hanya sertifikat ISO 9001:2015, pada hari ulang tahun (HUT) kali ini, BAZNAS juga meluncurkan sejumlah program. Seperti minimarket mustahik Z-Mart di 17 titik lokasi yang di-launching di Bojonggede, Bogor, Rabu (17/1/2018). “Kami mengangkat tema bertajuk ‘Kuat Karena Zakat’,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zainul menyampaikan bahwa perlu menemukan dan membuat sebuah sistem yang tepat untuk penghimpunan serta pengelolaan zakat. BAZNAS meminta pemerintah ikut memikirkan cara membuat sistem penghimpunan dan pengelolaan zakat, misal dengan membuat peraturan presiden (perpres) untuk mengatur penghimpunan zakat.

Zainul mengatakan, mengingat jumlah masyarakat Muslim Indonesia yang sangat besar, maka dana zakat harus dikuatkan penghimpunannya agar penerima manfaatnya juga lebih banyak. Seandainya penghimpunan zakat dalam satu tahun bisa sampai Rp 100 triliun, turut dia, maka bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.

“Dana Rp 100 triliun itu sudah mengurangi beban APBN untuk program-program pengentasan kemiskinan. Ini efektif untuk mengurangi angka kemiskinan,” kata Zainul. Artinya, tidak perlu lagi APBN dipakai kementerian untuk mengentaskan kemiskinan. Karena, mengentaskan kemiskinan sudah di-cover oleh BAZNAS sebagai lembaga negara. Tapi, bagaimana caranya agar BAZNAS bisa menghimpun zakat sampai Rp 100 triliun per tahun, yakni pemerintah perlu menemukan dan membuat sistem penghimpunan zakat yang tepat.

Ia menyampaikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengelolaan zakat bisa dilakukan sama seperti pemerintah mengelola dana pajak. “Sistem (penghimpunan zakat) itulah yang pemerintah harusnya ikut memikirkan, memang BAZNAS akan memberikan usulan-usulan bagaimana penghimpunan (zakat) itu bisa dibesarkan,” ujarnya.

Zainul menceritakan, mantan Presien RI SBY pernah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. “Ditujukan kepada menteri, panglima TNI, kepala Polri, Jaksa Agung, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, BUMN dan BUMD, supaya bersama BAZNAS mengumpulkan zakat. Namun, inpres bukan peraturan, jadi sifatnya tidak mengikatkan. Maka perlu perpres.

Umpama, tutur dia, bayangkan saja jika lima juta pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) seluruh Indonesia gajinya dipotong 2,5 persen untuk zakat, jumlah penghimpunan Rp 100 triliun per tahun akan bisa tercapai.

Ia menilai, kalau gaji ASN, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta serta perangkat lainnya dipotong secara otomatis untuk membayar zakat, maka secara tidak langsung telah membantu masyarakat Muslim mempermudah menjalankan Rukun Islam ketiga yaitu zakat. Hal tersebut bukan pemaksaan, jika ada yang tidak mau gajinya dipotong untuk membayar zakat tinggal membuat surat keberatan. Ïni sangat efektif untuk pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Kinerja Makin Membaik

Kini, lanjut Zainul, kinerja BAZNAS juga makin membaik. Dia memaparkan, pemanfaatan dana penghimpunan BAZNAS di tingkat pusat mencapai rasio 80 persen, dengan dana zakat yang terkumpul pada 2017 mencapai Rp 6 triliun. Rasio distribution to collection ini sangat efektif. Ini berarti dana yang terhimpun dapat disalurkan kepada masyarakat dengan jumlah yang tepat.

“Rasio tersebut lebih besar dibandingkan tingkat nasional yang diperoleh dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan lembaga amil zakat (LAZ). Di mana, di tingkat nasional hanya mencapai angka 69 persen,” katanya.

Dari penghimpunan dana tersebut, sebut Zainul, BAZNAS menyalurkannya dalam berbagai bentuk inovasi, di antaranya dalam bentuk bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan kemanusiaan. Kemudian BAZNAS membuat kebijakan bahwa presentase dari bantuan dana itu 40 persen untuk bantuan ekonomi, 20 persen untuk kesehatan, 20 persen untuk pendidikan, kemudian sepuluh persen untuk kemanusiaan.

“Dalam bentuk program bantuan ekonomi, BAZNAS mengembangkan Z-Mart dengan tujuan membantu usaha kecil dan menengah (UKM) untuk dapat membuka toko miliknya sendiri. Hal ini terus dikembangkan di Jabodetabek, Lampung, Sumut dan akan dibuka di berbagai tempat di berbagai wilayah di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, BAZNAS juga memberikan bantuan modal bagi UKM yang baru merintis usahanya, untuk menambah kecukupan modal dari UKM tersebut. Bentuk penyaluran dana zakat lainnya, yaitu dengan membuat usaha balai ternak secara berkelompok, di mana usaha balai ternak tersebut nanti akan dipantau dan didampingi oleh BAZNAS. Kemudian ada usaha pertanian, yang dibantu modal, penyediaan lahan dan pupuk untuk usaha pertanian dalam berbagai bentuk.

“Penyaluran dalam bidang kesehatan, BAZNAS membuka Rumah Sehat BAZNAS (RSB) di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini sudah ada enam RSB, di antaranya Jakarta, Bangka Belitung, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Masing-masing rumah sehat itu memiliki program luar gedung, sehingga BAZNAS membawa dokter dan perawat untuk mengunjungi daerah-daerah yang tidak terjangkau,” katanya.

Sedangkan untuk pendidikan, terdapar dua program besar yang dilakukan oleh BAZNAS, seperti memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa, yang dinamakan Beasiswa Cendekia. BAZNAS juga membangun sekolah bebas biaya bagi dhuafa, yatim dan sebagainya di Bogor, membiayai banyak sekolah dan pesantren yang bersifat pembinaan terhadap sekolah, pelatihan guru dan peralatan sekolah.

Dalam bidang sosial, BAZNAS membentuk program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dan Layanan Aktif BAZNAS (LAB). Di mana, program BTB dibentuk untuk melatih masyarakat agar tanggap terhadap bencana, guna memperkecil resiko yang ditimbulkan akibat bencana. BAZNAS Tanggap Bencana sendiri, tersebar di 12 di tingkat provinsi dan sekitar 12 di tingkat kabupaten, serta satu BTB di tingkat pusat. Sedangkan, untuk program Layanan Aktif BAZNAS, layanan ini adalah tim yang ada di pusat, yang merespons kebutuhan-kebutuhan darurat mustahik (penerima zakat).

“BAZNAS juga akan menyalurkan bantuan sebesar Rp 4 miliar untuk membantu rakyat Palestina. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui dua program. Pertama, program bantuan kesehatan. Bantuan kesehatan dipilih karena dikhawatirkan demonstrasi, protes dan bentrok meningkat setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” ucapnya.

Kedua, imbuh Zainul, program bantuan untuk menghadapi musim dingin di Palestina. Jadi BAZNAS bekerja sama dengan pihak-pihak lembaga di Palestina untuk memberikan bantuan makanan, minuman dan selimut untuk kebutuhan di musim dingin.

Sumber : baznas.go.id